Beritagaruda.com, Bandung – Menjelang peralihan presiden dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2024, stabilitas keamanan nasional menjadi isu sentral. Salah satu tantangan utama adalah potensi pengaruh negatif dari kelompok kepentingan yang dapat mengganggu situasi politik dan sosial. Peran kelompok kepentingan dalam dinamika politik nasional sering kali dapat berujung pada fragmentasi sosial, manipulasi opini publik, dan bahkan potensi konflik horizontal yang mengancam stabilitas.
Tantangan Stabilitas Menjelang Pemilu
Pengamat politik dari Lembaga Penelitian Keamanan Nasional, Dr. Arif Wicaksono, menyatakan bahwa pada masa transisi kekuasaan, peran kelompok kepentingan semakin signifikan. “Kelompok-kelompok ini sering memiliki agenda tersembunyi yang tidak selalu selaras dengan kepentingan nasional. Mereka menggunakan momen krusial seperti pemilu untuk menekan atau mempengaruhi keputusan politik demi keuntungan mereka,” ujar Dr. Arif.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa salah satu metode yang digunakan kelompok kepentingan adalah penyebaran disinformasi yang ditujukan untuk menggerus kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. “Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap proses pemilu, situasi politik bisa menjadi sangat tidak stabil,” tambahnya.
Strategi Pengamanan Nasional
Dalam menghadapi potensi gangguan ini, TNI dan Polri telah mempersiapkan langkah-langkah antisipatif. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pernyataannya baru-baru ini menyatakan bahwa pihaknya meningkatkan pengawasan terhadap penyebaran informasi palsu yang bertujuan memecah belah masyarakat. “Kami bekerja sama dengan Kominfo dan Badan Siber untuk mendeteksi dan menindak tegas kelompok-kelompok yang berusaha merusak kepercayaan terhadap proses demokrasi,” jelas Jenderal Sigit.
Sementara itu, TNI melalui Panglima Jenderal Agus Subianto menekankan pentingnya netralitas militer dalam memastikan stabilitas politik dan keamanan. “TNI berkomitmen untuk menjaga proses pemilu tetap berjalan dengan damai dan demokratis. Kami siap mengatasi setiap upaya provokasi yang berpotensi memicu konflik,” ujar Panglima TNI.
Kolaborasi dengan Masyarakat Sipil
Selain tindakan keamanan, keterlibatan masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional juga sangat penting. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, menekankan perlunya peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu. “Partisipasi masyarakat menjadi benteng utama melawan disinformasi dan upaya kelompok kepentingan yang ingin memecah belah bangsa,” jelas Hasyim.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi. “Kami mendorong warga untuk tidak mudah terprovokasi dan hanya mengandalkan sumber informasi yang kredibel,” tambahnya.
Langkah-Langkah ke Depan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:
- Peningkatan Kapasitas Aparat Keamanan: Penguatan aparat keamanan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengantisipasi dan merespon cepat potensi gangguan dari kelompok kepentingan.
- Pengawasan Ketat Terhadap Disinformasi: Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, penyedia layanan digital, dan masyarakat untuk memantau penyebaran hoaks dan konten provokatif.
- Pendidikan Politik bagi Masyarakat: Sosialisasi dan pendidikan politik yang ditujukan untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai pemilu dan bahaya kelompok kepentingan.
- Netralitas Aparatur Negara: Menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN dalam menghadapi pemilu guna menciptakan iklim demokrasi yang sehat.